Pendudukan Jepang Di Indonesia Dilihat Dari Sisi Politik, Ekonomi, dan Sosial

Politik
Kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggala 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan UU no. 2, Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional

Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan :

• Menganggap Jepang sebagai saudara tua
• Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya, dan Jepang pelindung Asia)
• Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar
• Menarik simpati organisasi Islam MIAI
• Melancarkan politik dumping
• Mengajak tokoh - tokoh perjuangan nasional untuk bergarbung, dengan cara membekaskan mereka dari Belanda

Jepang juga membentuk badan - badan kerjasama, contoh:

• Putera (Pusat Tenaga Rakyat) : Bertujuan membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikiran untuk Jepang
• Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) : Organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi

Pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan ditingkat pusat dengan membentuk departemen dan pembentukan Cou Sang In/Dewan Penasehat. untuk mempermudah pengawasan, dibentuk 3 pemerintahan militer:

• Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu : Dipimpin oleh Hitoshi Imamura
• Pembentukan Angkatan Udara/Rikuyun : Dipimpin oleh Jendral Tanabe
• Pembentukan Angkatab Laut/Kaigun : Dipimpin oleh Laksamana Maeda

Ekonomi

Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.

Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa - sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu, juga sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi, dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan.

Jepang juga menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya, tugas rakyat dan semua kekayaan dikobarkan untuk kepentingan perang.

Sosial

Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena segala kegiatan rakyat dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan perang. Rakyat juga dijadikan romusha (kerja paksa)